Updates, JAKARTA— Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mendorong percepatan adopsi teknologi embedded SIM atau e-SIM guna mendukung transformasi digital nasional.
Menyambut arahan tersebut, Telkomsel menyiapkan sejumlah inisiatif untuk mempermudah pelanggan bermigrasi ke layanan e-SIM. Vice President Corporate Communications and Social Responsibility Telkomsel Saki H. Bramono menyampaikan Telkomsel menyambut baik upaya percepatan adopsi e-SIM.
Menurutnya, kenyamanan pelanggan merupakan prioritas utama Telkomsel. Untuk itu, perusahaan telah menghadirkan sejumlah langkah konkret agar proses migrasi ke e-SIM semakin mudah dan aman.
“Kami memahami bahwa kenyamanan pelanggan adalah prioritas utama. Oleh karena itu, Telkomsel telah menghadirkan sejumlah inisiatif untuk mempermudah proses migrasi ke eSIM,” kata Saki kepada Bisnis pada Minggu (20/7/2025).
Saki menjelaskan sejumlah inisiatif itu di antaranya melakukan penyederhanaan proses aktivasi melalui aplikasi MyTelkomsel dan laman tsel.id/esim. Selanjutnya, menyediakan layanan khusus eSIM di GraPARI dan mitra resmi baik untuk migrasi maupun pelanggan baru Kartu Halo, SIMPATI dan byU.
Telkomsel juga menyediakan paket gabungan (bundling) perangkat/gawai yang telah mendukung eSIM untuk pelanggan Kartu Halo dan SIMPATI. Terakhir, melakukan edukasi yang berkesinambungan melalui berbagai kanal komunikasi resmi. “Seluruh langkah ini dirancang untuk memberikan pengalaman yang lebih praktis dan aman bagi pelanggan dalam memanfaatkan teknologi eSIM,” kata Saki.
Saki berujar meski mayoritas pelanggan Telkomsel saat ini masih menggunakan kartu SIM fisik, tren penggunaan eSIM menunjukkan pertumbuhan yang positif seiring dengan peningkatan ketersediaan perangkat pendukung di pasar.
Hingga pertengahan 2025, lanjut dia, jumlah pelanggan Telkomsel pengguna eSIM telah tumbuh secara signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya, meskipun masih menjadi bagian kecil dari total pelanggan kami secara keseluruhan. “Angka resmi akan kami sampaikan melalui koordinasi bersama regulator sesuai kebutuhan,” katanya.
Di sisi lain, Telkomsel juga menyatakan dukungannya terhadap rencana implementasi sistem identifikasi biometrik oleh pemerintah untuk memperkuat prinsip Know Your Customer (KYC) dan perlindungan data.
Namun, implementasi biometrik secara nasional tidak terlepas dari tantangan infrastruktur, khususnya di wilayah yang belum memiliki dukungan perangkat pemindai biometrik yang memadai.
Selain itu, sistem back-end perlu diintegrasikan secara konsisten di seluruh titik layanan agar proses verifikasi berjalan mulus. Di sisi lain, tantangan literasi digital pelanggan juga perlu diantisipasi, agar seluruh proses dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh masyarakat luas.
Lebih lanjut, Saki menegaskan Telkomsel terus mengedepankan keamanan dan perlindungan data pelanggan dalam setiap pengembangan layanan digital.
“Baik eSIM maupun sistem biometrik yang kami gunakan dirancang dengan standar keamanan tinggi dan mengacu pada regulasi yang berlaku, termasuk UU PDP [Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi] dan regulasi teknis dari Kementerian Komdigi,” katanya.
Saki mengatakan pihaknya menerapkan sistem keamanan berlapis dengan enkripsi data menyeluruh serta otorisasi akses yang ketat untuk mencegah potensi penyalahgunaan data.
Telkomsel juga secara berkala melakukan audit sistem dan evaluasi risiko keamanan untuk memastikan seluruh proses berjalan secara andal, transparan, dan tetap menjaga kepercayaan pelanggan.
Adapun dari sisi pemerintah, Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid mengatakan, dari sekitar 25 juta perangkat yang sudah mendukung e-SIM, baru satu juta yang melakukan migrasi. Menurutnya, ini menjadi tantangan tersendiri bagi operator seluler.
“Kami tahu bahwa belum semua menggunakan e-sim, namun demikian kami melihat celah dari 25 juta ponsel yang sudah berteknologi eSIM, baru satu juta yang migrasi,” kata Meutya dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR RI pada 7 Juli 2025.
Dia menegaskan percepatan migrasi eSIM tidak hanya soal efisiensi, tetapi juga berkaitan dengan keamanan data serta pengembangan layanan digital masa depan seperti Internet of Things (IoT).
Meski demikian, dia menegaskan regulasi saat ini belum bersifat wajib melainkan hanya mendorong secara bertahap.“Bahasa permennya tidak demikian, bahasa permennya adalah mendorong untuk kemudian migrasi ke eSIM,” ujarnya.
Sebelumnya, Meutya juga mengisyaratkan adanya kemungkinan peraturan baru yang lebih ketat ke depannya, termasuk pengenaan sanksi bagi operator yang melanggar aturan registrasi kartu berdasarkan NIK yang saat ini dibatasi maksimal tiga nomor.
“Permen itu belum mengatur sanksi ya, ini yang sedang kami exercise, mungkin kami akan keluarkan permen baru yang mengatur sanksi bagi operator seluler yang tidak mematuhi itu,” ungkapnya.
